masukkan script iklan disini
Medan - Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Peduli Aset Sumatera Utara (PP GEMPA-SU), Aki Sastra Siregar, meminta Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan Sumatera Utara serta memperparah kerusakan ekosistem hutan di kawasan tersebut.
Seruan ini disampaikan Aki Sastra Siregar menanggapi pernyataan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan, yang menyatakan keberatan terhadap keputusan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan yang kembali membuka izin penebangan hutan pada Oktober 2025. Keputusan tersebut dinilai sangat berbahaya karena memicu potensi kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di kawasan Batangtoru yang baru-baru ini dilanda banjir bandang.
Bupati Tapsel sebelumnya menerima surat dari KLHK pada Juli 2025 yang menghentikan sementara aktivitas Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT), yakni skema kerja sama antara korporasi dan masyarakat dalam pengambilan kayu. Namun ironisnya, keputusan untuk kembali membuka izin penebangan justru keluar beberapa bulan kemudian, yang dinilai bertentangan dengan upaya pemulihan lingkungan.
Aki Sastra menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat serta kelestarian ekosistem hutan.
«“Keputusan membuka izin penebangan di tengah kondisi hutan yang kritis adalah kelalaian serius. Kami meminta Presiden Prabowo menindak tegas jajaran KLHK yang menerbitkan kebijakan merugikan ini. Sumatera Utara sedang menghadapi kerusakan lingkungan yang nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Aki Sastra.»
Dukungan terhadap sikap tegas pemerintah daerah juga datang dari Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, yang mengungkap bahwa ribuan kayu gelondongan yang terseret banjir di sejumlah wilayah Sumatera berasal dari aktivitas pembalakan liar. Ia menegaskan bahwa persoalan hulu berada pada praktik pembabatan hutan di lereng bukit yang kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.
Mengutip pernyataan ini, Aki Sastra Siregar menyebut bahwa pengalihan fungsi hutan merupakan faktor utama pemicu banjir bandang dan longsor.
«“Bencana ini bukan datang tiba-tiba. Ini akibat dari pembukaan lahan brutal, pembalakan liar, dan lemahnya kontrol izin. Masyarakat yang menanggung risikonya,” ujarnya.»
Di sisi lain, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, juga menyoroti adanya indikasi kuat bahwa tujuh perusahaan berperan dalam mempercepat kerusakan ekosistem Batang Toru melalui aktivitas eksploitasi yang membuka tutupan hutan.
Adapun tujuh perusahaan yang disebut:
1. PT Agincourt Resources – Tambang emas Martabe
2. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) – PLTA Batang Toru
3. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power – PLTMH Pahae Julu
4. PT SOL Geothermal Indonesia – Geothermal Taput
5. PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) – Unit PKR di Tapanuli Selatan
6. PT Sago Nauli Plantation – Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah
7. PTPN III Batang Toru Estate – Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan
Seluruh perusahaan tersebut beroperasi di atau sekitar ekosistem Batang Toru, kawasan yang merupakan habitat berbagai satwa dilindungi seperti orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, tapir, serta spesies langka lainnya.
Aki Sastra menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera mengambil langkah korektif, mengevaluasi izin-izin yang dikeluarkan, serta menindak pelaku pembalakan liar maupun perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.
“Kami mendesak Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung. Apabila pemerintah tidak bertindak, maka ekosistem Batang Toru dan keselamatan masyarakat hanya akan semakin terancam,” tutupnya..(Team).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar