masukkan script iklan disini
MEDAN, 8 Juni 2026 – Putusan Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dan penipuan terkait pengalihan hak atas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Deli Serdang dan sekitarnya, dinilai telah melahirkan preseden hukum yang sangat buruk bagi perjalanan penegakan keadilan di Indonesia. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat, terutama bagi pemilik hak konsesi, pemegang hak adat, dan masyarakat pemilik tanah ulayat, yang merasa kepercayaannya terhadap sistem peradilan semakin luntur.
Banyak pihak menilai, dengan dipamerkannya vonis bebas ini, seolah memberikan sinyal bahwa kejahatan yang menyangkut aset bernilai besar dapat berjalan tanpa pertanggungjawaban hukum. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa di masa mendatang, hak-hak yang dimiliki secara sah oleh rakyat akan semakin sulit dibela dan diperjuangkan di lembaga peradilan.
Vonis yang Membuat Rasa Keadilan Tercemar
Para pihak yang mengikuti kasus ini menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah jelas mengandung unsur penggelapan dan penipuan. Proses perubahan status hak, pelepasan, hingga pengalihan penguasaan atas tanah seluas ribuan hektar itu dianggap tidak sesuai dengan jalur hukum yang seharusnya berlaku. Namun, kenyataannya, keempatnya justru dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan.
“Ini bukan sekadar putusan biasa, melainkan tontonan yang menyakiti hati nurani keadilan. Ketika tindakan yang diduga merampas hak milik bersama dan merugikan kepentingan negara serta masyarakat dapat berakhir dengan kebebasan, maka apa lagi yang bisa diharapkan oleh rakyat biasa yang berusaha mempertahankan tanahnya?” ujar Rules Gajah pemerhati hukum dan pertanahan.
Ia menambahkan, vonis ini telah menciptakan standar baru yang keliru: bahwa selama memiliki akses dan kemampuan, penguasaan dan pengalihan tanah dalam skala besar dapat dilakukan tanpa risiko hukum yang nyata.
Preseden Buruk: Hak Rakyat Sulit Dibela di Masa Depan
Dampak paling serius dari putusan ini adalah ketakutan yang meluas di kalangan pemilik tanah sah. Pemegang hak konsesi resmi, masyarakat adat, serta pemilik tanah ulayat kini mulai mempertanyakan, apakah mereka masih memiliki tempat untuk mengadu jika hak mereka dilanggar di kemudian hari.
“Kedepannya, pihak-pihak yang merasa dirugikan—baik itu pemegang konsesi, masyarakat adat, maupun pemilik tanah ulayat—akan ragu untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Mengapa harus mengeluarkan tenaga, biaya, dan waktu jika sudah terlihat jelas bagaimana kasus serupa berakhir? Putusan ini seolah memberi pesan bahwa kejahatan atas tanah dapat dilepaskan begitu saja,” tegas pengamat tersebut.
Kondisi ini dinilai berpotensi membuka peluang makin meluasnya sengketa tanah, karena pihak yang berkuasa dan bermodal akan merasa lebih leluasa menguasai lahan-lahan strategis tanpa rasa takut diproses hukum.
Dianggap Melanggar Sejumlah Peraturan Perundang-Undangan
Berbagai elemen masyarakat dan aktivis menilai bahwa proses yang terjadi dalam kasus ini jelas bertentangan dengan semangat dan ketentuan yang tertulis dalam sejumlah undang-undang dasar pertanahan dan pidana, antara lain:
✅ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
Menurut ketentuan ini, setiap penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan atau kekayaan negara adalah tindak pidana yang harus dihukum. Dalam kasus ini, pengalihan aset tanah negara yang tidak memenuhi prosedur seharusnya masuk dalam ranah pengawasan dan penindakan pidana. Namun, putusan ini seolah mengesampingkan unsur kerugian dan penyimpangan yang terjadi.
✅ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-undang ini menegaskan bahwa penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah harus berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum serta hak-hak pihak lain. Perubahan status dan pelepasan tanah eks HGU harus tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengelabui aturan.
✅ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Hak Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat
Dalam aturan ini, negara menjamin dan melindungi hak atas tanah ulayat serta hak-hak masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap perubahan status tanah yang semula merupakan wilayah adat atau memiliki keterkaitan dengan sejarah kepemilikan bersama wajib melibatkan dan menghormati keberadaan hak tersebut. Jika pengalihan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek ini, maka telah terjadi pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat.
Kekhawatiran: Apakah Hukum Ini Masih Berlaku?
Melihat kenyataan yang terjadi, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apakah undang-undang tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum, atau justru sudah tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan ekonomi?
Bagi banyak pihak, putusan ini memberikan kesan bahwa aturan hukum hanya dapat diterapkan secara ketat kepada rakyat kecil, namun menjadi lunak dan bisa ditafsirkan secara berbeda ketika menyangkut kalangan tertentu. Jika dibiarkan terus berlanjut, maka fungsi hukum sebagai pelindung hak rakyat akan semakin hilang maknanya.
“Kita tak ingin sampai undang-undang yang sudah disusun dengan susah payah itu hanya menjadi tulisan mati di atas kertas. Jika aturannya dilanggar namun pelakunya bebas, maka sama saja hukum itu tidak ada gunanya lagi untuk melindungi kepentingan rakyat banyak,” tegas salah satu aktivis.
Harapan Agar Ada Perbaikan di Tingkat Berikutnya
Meskipun kekecewaan sangat mendalam, masyarakat dan elemen pengawas masih berharap agar upaya hukum selanjutnya dapat memperbaiki kekeliruan ini. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, agar putusan yang dinilai keliru ini dapat ditinjau kembali.
“Kita masih percaya bahwa keadilan itu ada, hanya saja kadang belum ditemukan pada tingkat pertama. Semoga di pengadilan yang lebih tinggi, fakta hukum dapat dilihat secara lebih objektif, undang-undang diterapkan sebagaimana mestinya, dan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat ditegakkan kembali,” pungkasnya.
Sampai saat ini, masyarakat terus mengawasi perkembangan kasus ini, dengan harapan agar preseden buruk ini tidak menjadi patokan di masa depan, dan hukum tetap tegak lurus tanpa pandang siapa pelakunya. ( TIM )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar