masukkan script iklan disini
Keterangan Poto:
Zeira Salim Ritonga Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Medan, 26 Mei 2026 — Menaggapi isu yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat provinsi Sumatera Utara yang mana diketahui saat ini telah terjadi penurunan harga TBS yang sangat drastis atau sangat rendah yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat petani khsunya pada daerah pelosok-pelosok desa yang jauh dari PKS.
Terkait hal tersebut memicu berbagai tanggapan dan saran dari para petani para pejabat publik dan tak tertinggal pendapat dan tanggapan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada hari Selasa 26 Mei 2026 melalui Ponsel-Nya ia menyampaikan kepada Media bahwa, ia turut menyoroti penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Utara yang dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan petani sawit serta stabilitas ekonomi daerah.
Disebutkannya, DPRD Provinsi Sumatera Utara memandang perlu adanya penjelasan resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara terkait faktor-faktor yang menyebabkan penurunan harga TBS tersebut.
Selain itu, pasca pidato Presiden Republik Indonesia mengenai tata kelola ekspor komoditas melalui sistem satu pintu oleh BUMN melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), muncul gejolak di pasar komoditas ekspor, khususnya Crude Palm Oil (CPO). Informasi tersebut ditanggapi negatif oleh sebagian pelaku pasar, padahal tujuan utama pemerintah adalah memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran dan manipulasi jumlah ekspor komoditas, harga ekspor, serta menjaga devisa negara agar tidak banyak mengalir ke luar negeri.
Kondisi tersebut diduga turut dimanfaatkan oleh para spekulan untuk menekan harga di tingkat pabrik kelapa sawit sehingga berdampak terhadap harga yang diterima petani.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan segera melakukan sosialisasi secara intensif kepada para pelaku usaha CPO dan perkebunan kelapa sawit terkait maksud dan tujuan kebijakan tata kelola ekspor tersebut. Langkah ini dinilai penting guna menjaga stabilitas harga serta menghindari persepsi negatif yang dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik monopoli dalam perdagangan komoditas. Tutupnya.(Darwin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar