masukkan script iklan disini
Keterangan Poto:
Dr. Mahfud (Sekjen Kemenhut RI), Ifan (Kepala Biro Umum Kemenhut), Dr. Elviriadi, Muhajirin Siringo-Ringo (Bendahara Panitia), Fathurrahman Abdal, SH (Seksi Perlengkapan), Muhammad Irsyad (Seksi Humas), Darwin Marpaung (Direktur Investigasi dan Litbang DPN LKLH), serta Aditya Mingka, SE (Kabid Teknis DPN LKLH) berpoto bersama mengabadikan acara audensi.
Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Mahfud, menerima audiensi perwakilan Garda Hijau Nasional, Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH), NGO lingkungan, aktivis, serta akademisi dalam rangka rencana pelaksanaan Seminar Nasional bertema “Dilema Kebijakan Kehutanan, Kerusakan Lingkungan, dan Masa Depan Bumi”.
Audiensi berlangsung di Ruang Kerja Sekjen Kemenhut RI, Blok IV Lantai 3 Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Senin, 26 Januari 2026. Rombongan diterima langsung oleh Dr. Mahfud yang didampingi Kepala Biro Umum Kementerian Kehutanan, Ifan.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta audiensi memperkenalkan lembaga masing-masing serta memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
Dr. Mahfud menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap rencana seminar nasional tersebut.
“Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Garda Hijau Nasional dan para penggiat lingkungan. Kami juga akan menyampaikan kepada jajaran di bawah Kementerian Kehutanan agar turut hadir dalam kegiatan tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Elviriadi, S.Pi., M.Si, pakar dan ahli lingkungan hidup sekaligus pengarah seminar, menjelaskan bahwa seminar nasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan kehutanan yang dinilai merugikan bangsa serta memicu deforestasi atas nama investasi.
“Seminar ini juga akan memvalidasi aktor-aktor yang terlibat dalam perusakan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kehancuran Daerah Aliran Sungai (DAS),” jelas Dr. Elviriadi.
Ia menambahkan, seminar tersebut juga akan mengevaluasi kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terkait penyegelan lahan sawit ilegal.
“Satgas PKH akan menjadi sorotan karena lahan ilegal yang disegel justru diserahkan kepada Agrinas untuk dibisniskan kembali, bukan untuk pemulihan kawasan hutan,” tegasnya.
Seminar nasional ini rencananya akan menghadirkan berbagai NGO lingkungan hidup dari Riau, Sumatera Utara, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain Dr. Mahfud (Sekjen Kemenhut RI), Ifan (Kepala Biro Umum Kemenhut), Dr. Elviriadi, Muhajirin Siringo-Ringo (Bendahara Panitia), Fathurrahman Abdal, SH (Seksi Perlengkapan), Muhammad Irsyad (Seksi Humas), Darwin Marpaung (Direktur Investigasi dan Litbang DPN LKLH), serta Aditya Mingka, SE (Kabid Teknis DPN LKLH).
Muhajirin Siringo-Ringo menyampaikan bahwa Seminar Nasional akan dilaksanakan pada Sabtu, 31 Januari 2026, bertempat di Hotel Grand Elite, Pekanbaru, Riau.
Pada kesempatan yang sama, Darwin Marpaung menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan atas sambutan dan dukungan terhadap rencana kegiatan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen Kementerian Kehutanan atas sambutannya. Kami juga mengapresiasi peran Bapak Dr. Elviriadi yang telah menggagas acara ini dengan jejaring dan komunikasi yang luar biasa. Kami optimis kegiatan ini akan berjalan sukses,” ujarnya.
Terpisah, Irmansyah, SE, Sekretaris Jenderal DPP Masyarakat Peduli Agraria (Maspera), saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon menyatakan dukungan penuh terhadap seminar tersebut.
“Kami dari Maspera sangat mendukung kegiatan yang digagas oleh Bapak Dr. Elviriadi. Insyaallah kami akan hadir dan siap membahas secara teknis dan spesifik dampak lingkungan, baik oleh pelaku usaha maupun kebijakan kehutanan dan regulasi terkait,” katanya.(Team)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar