Jaringan Aktifis Transformatif Miskin Kota (JATMIKO)KEMBALI TURUN AKSI DI DEPAN KANTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)JAKARTA DUGAAN MARK UP DAN KORUPSI DANA BOS TAHUN 2022 PENDIDIKAN KAB. LANGKAT

JAKARTA (PKR) -
Puluhan Mahasiswa Sumatra Utara (JATMIKO) mendatangi kantor komisi pemberantasan korupsi (KPK) Rabu/ 15/3/3023, guna meminta untuk melakukan pengusutan secara tuntas dugaan adanya mark up dan korupsi yang di lakukan oleh kepala Dinas PENDIDIKAN kab.langkat.

Ketua umum Jaringan Aktifis Transformatif Miskin Kota Mahasiswa Sumatra Utara Mhd. Bahri Siregar menyampaikan, dalam orasinya " Aksi kami hari ini adalah bagian dari upaya kami mendukung komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengawasi berjalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan katanya

Kemudian di sampaikan dalam orasinya "jika aksi kami hari ini tidak di tanggapin oleh pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK) ,kami akan melakukan aksi lanjutan jilid II dan dengan dukungan teman-teman anti korupsi lain nya,tidak menutup kemungkinan dalam aksi lanjutan kami akan lebih banyak mengangkat kasus yang ada pada Dinas pendidikan kab. Langkat " Mhd bahri siregar

Saat ditanya awak media besar jumlah anggaran yang di duga adanya mark up dan korupsi tersebut beliau menyampaikan " Adapun dugaan mark up dan korupsi tersebut adalah merupakan anggaran dana BOS di 10 SMPN kab. Langkat tahun 2022 .

ini bentuk konsistensi kita, untuk membumi hanguskan korupsi di kab.langkat, jika hal ini tidak diakomodir kembali, maka kami pastikan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, ujar mhd. Bahri siregar dengan nada cukup tinggi.

Massa aksi juga meminta dan mendesak Bapak Plt Bupati Kab.Langkat untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan, apabila Bupati dalam hal ini tidak mengindahkan maka patut kita menduga adanya main mata dengan Kadis Pendidikan.

Saat di konfirmasi melalui WA pribadi kepala Dinas Pendidikan kab. Langkat tidak ada tanggapan.

"Saya sudah hubungi kepala Dinas Pendidikan Kab. Langkat yang terhormat, tapi tidak ada tanggapan, ini menunjukkan ketidak terbukaan Kepala Dinas kepada kami mahasiswa, dan seakan-akan menutupi," pungkas Mhd. Bahri Siregar(rd).